JAKARTA - Pengamat Militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pengadaan kapal selam mendesak dilakukan mengingat kondisi geografis dan kekuatan pertahanan kawasan regional saat ini.
"Efek tangkalnya yang sangat tinggi diharapkan bisa mengurangi potensi ancaman. Jangan ditunda-tunda pembeliannya," katanya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (6/9).
Kendala keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah dalam pengadaan alat utama sistem senjata strategis seperti kapal selam, dapat disiasati dengan kesetaraan kualitas kemampuan tempur dengan kapal selam yang dimiliki negara lain. "Dengan anggaran terbatas tidak perlu bicara kuantitas. Kesetaraan kualitas lebih penting diperhatikan," katanya.
Jaleswari mengemukakan, Dephan dan TNI berani mereduksi alat utama sistem persenjataan yang sudah tidak layak pakai. Anggaran perbaikan senjata lawas tersebut bisa dialokasikan untuk membayar cicilan. Khusus untuk TNI AL diharapkan memiliki teknologi pemantauan antikapal selam yang dipasang di pulau-pulau yang rawan dilalui kapal selam negara lain. "Tapi semua langkah ini percuma kalau Indonesia belum memiliki visi kemaritiman yang kuat," katanya menegaskan.
Pada 2011 Indonesia, berencana menambah dua kapal selam untuk TNI Angkatan Laut dan kini masih dibahas di Departemen Pertahanan yang telah mengantongi dua negara yang menjadi negara produsen yakni Korea Selatan dan Rusia. Pengadaan dua kapal selam baru tersebut, sebenarnya masuk dalam alokasi Kredit Ekspor 2004-2009. Namun, keterbatasan anggaran yang disediakan mengakibatkan pengadaannya tersendat hingga kini. "Kami upayakan dapat segera teken kontrak pada 2011," ujar Menhan Juwono Sudarsono.
