JAKARTA - Kerja Pansus Century DPR disinyalir berakhir anti klimaks. Pasalnya pansus dianggap mengabaikan bagaimana rekomendasi yang dibuat akan berdampak konkrit terhadap kasus bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun.
"Pansus menjadikan forum DPR seolah drama politik tapi lupa bagaimana kerja mereka bisa bermanfaat. Harusnya dari awal, mereka sudah memastikan bahwa temuannya akan ditindaklanjuti, khususnya oleh penegak hukum," ucap Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko di Jakarta, Kamis (19/2).
Ia menduga, hasil kerja Pansus yang akan disimpulkan pada 2 Maret nanti hanya rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan apapun. "Tanpa pengawasan akan kelanjutannya, pansus ini bisa lebih buruk daripada saat kasus BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia)," kata dia.
Tidak optimalnya kinerja Pansus Century, lanjutnya, bisa dilihat pada saat pansus meminta data nasabah Bank Mutiara (eks Bank Century) yang berujung pada penolakan bank. Penolakan itu didasari adanya kerahasiaan data nasabah yang diamanatkan dalam UU Perbankan. "Nah kalau penegak hukum yang telusuri kan bisa lebih jelas, lebih tajam," imbuhnya.
Begitu pula soal dugaan bahwa dana talangan Bank Century mengalir tim kampanye pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam pemilu lalu. "Ketimbang berputar-putar di sana, lebih baik lakukan audit khusus dana kampanye mereka. Ujung-ujungnya ini hanya politik dagang sapi," jelasnya.
Di sisi lain, pengamat politik Fadjroel Rachman mengatakan dengan mayoritas fraksi yang menyatakan dana bailout bermasalah, DPR bisa mengajukan hak menyatakan pendapat. "Hak menyatakan pendapat itu nantinya bisa berujung kepada pemakzulan," ucapnya. (mi/red)
