Mar'ie Pangestu "Pindah" Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

 Jakarta -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Mari E Pangestu-- yang sebelumnya menjadi Menteri Perdagangan ke tugas barunya. Mari diminta mengantikan Jero Wacik sebagai Menteri Pariwisata plus tambahan tugas baru, mengembangkan ekonomi kreatif,

Kepastian posisi baru puteri tokoh hukum nasional, Pang Lay Kim, itu diutarakan Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2011. 

Jero Wacik sendiri, tak lagi ditugaskan di Kementerian Budaya dan Pariwisata. Ia ditugaskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan koleganya satu partai di Demokrat, Darwin Zahedy Saleh. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sendiri kini telah berubah namanya menjadi Pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Fungsi kebudayaan, menurut Presiden SBY, "cukup luas" spektrum tanggung jawabnya. Karenanya, fungsi kebudayaan dari dalam kementerian itu "dikembalikan" kepada Kementerian Pendidikan Nasional, yang dulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

SBY beralasan, Mari Pangestu sangat cakap untuk mengantarkan Indonesia lebih maju dalam khasanah perekonomian berbasis ekonomi kreatif. "Saat ini, nilai ekonomi yang bisa didulang dari ekonomi kreatif ini juga cukup fantastis" kata SBY. "Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setahun dari ekspor dan perdagangan barang-barang kerajinan nasional"

Menurut SBY, pengembangan ekonomi kreatif dengan dunia pariwisata sangatlah dekat. "Saling mendukung" ujarnya." Jadi bisa dibayangkan jika kita habiskan liburan di Bali tanpa membeli oleh-oleh? Itu bisa menjadi ilustrasi sangat sederhana tentang hal ini."

Dalam perombakan kabinet kali ini, Yudhoyono memastikan jumlah anggota kabinetnya tidak akan bertambah, tetap 34 orang. Adapun wakil menteri, menurut UU Nomor 39/2008 Tentang Kementerian Negara, dijadikan acuan konstitusional pembentukan kementerian dan pejabat negara setingkat menteri.

MAFIA ANGGARAN : Permintaan Marzuki Alie pada KPK Aneh!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menggubris permintaan Ketua DPR Marzuki Alie untuk menunda pemeriksaan terhadap empat pimpinan dan anggota Banggar sehingga pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat Negara (RAPBN) selesai.

"Permintaan itu sangat aneh dan terkesan hanya untuk melindungi sesama kolega," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Satti Pane, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 2/10).

Karena itu, Kata Neta, yang juga salah seorang deklarator Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin, KPK tidak perlu

Bila empat pimpian atau anggota Banggar menolak panggilan, kata Neta, maka KPK harus memanggil paksa merela. Dan bila perlu, kata salah seorang deklarator Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin ini, KPK meminta bantuan Polri untuk menjemput paksa.

Bila alasan pemeriksaan KPK bisa mngganggu rapat-rapat Banggar dalam pembahasan RAPBN, Neta meminta kepada fraksi-fraksi DPR untuk mengganti semua orang yang diperiksa dengan anggota baru.

"DPR itu ada 550 anggota dan Banggar harusnya tidak trgantung dengan segelintir orang," kata Neta.

Sebaliknya, masih kata Neta, bila DPR memanggil untuk rapat koordinasi dan konsultasi maka KPK juga harus hadir. Selain untuk saling menghormati DPR dan UU, kehadiran KPK juga untk menunjukkan jiwa besar.

Mega Resmikan Rumah Sakit Tanpa Kelas di Anyer

JAKARTA - Setelah berdiri di Sukabumi, Rumah Sakit Tanpa Kelas kembali hadir di tengah masyarakat Anyer, Banten.

Rumah sakit ini diperuntukan bagi semua masyarakat yang merindukan pelayanan baik dalam dunia kesehatan, tanpa membedakan strata sosial. Di rumahi sakit ini, tidak dikenal kelas sebagaimana ada di rumah sakit lain seperti kelas kelas tiga, kelas dua, kelas satu, VIP, dan VVIP.

Hari ini (Minggu, 2/10), Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri, akan meresmikan rumah sakit ini.

Rumah Sakit Tanpa Kelas ini memang merupakan program PDI Perjuangan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Diantaranya gotong royong, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut rencana, peresmian rumah sakit ini juga akan dihadiri oleh sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan, pengurus DPD PDI Perjuangan Banten, serta sejumlah tokoh masyarakat.

FPI: Teror Bom Ancaman Serius Demokrasi

Jakarta, PB - Kasus bom yang terjadi di Komunitas Utan Kayu Merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi dan pejuang HAM dan keberagamaan di Indonesia.

Tindakan teror bom ini menjadi ancaman sangat serius bagi penegakan hukum dan proses demokrasi di Indonesia. Apalagi, Pemerintah terkesan lemah sehingga kasus-kasus ini terjadi.

"Tindakan teror bom seperti ini menjadi ancaman serius bagi penegakan hukum dan proses demokratisasi di Indonesia yang disebabkan lemahnya respon Pemerintah terhadap aksi-aksi kekerasan atas nama agama," bunyi deklarasi dari FPI (Forum Pluralisme Indonesia) yang dibacakan Khoirul Anam dari HRWG di kantor Kontras, Jakarta pada Rabu (16/3/2011) siang.

Lebih lanjut, mereka menganggap ada tindakan pembiaran oleh Pemerintah. Sehingga banyak aturan-aturan yang justru menyudutkan kelompok minoritas ini. "Pemerintah membiarkan para pelaku pelanggar hukum semakin mendapat angin karena Pemerintah malah menerbitkan aturan-aturan yang menyudutkan kelompok minoritas dan kebijakannya jauh dari melindungi para korban," jelasnya.

Akibatnya, ancaman intimidasi terhadap kelompok pembela HAM terutama yang konsen pada masalah kebebasan berpikir dan beragama, tidak bisa dielakkan. Bahkan, sebelumnya kasus ini sudah menimpa Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI).

"Sebelumnya telah ada ancaman pembunuhan, penyegelan kantor, kriminalisasi, stigmatisasi dan khususnya kepada Perempuan pembela HAM intimidasi dalam bentuk serangan seksual, baik verbal atau fisik. Pada 2 hari yang lalu, senin 14 maret 2011, data-data dicuri dari kantor ANBTI," katanya.

Untuk itu, mereka meminta Kapolri untuk mengusut tuntas motif ini. Bukan hanya terkait masalah bom di Utan Kayu, tapi semua yang menimpa aktivis HAM.
Mereka juga menilai, serangan ini ditujukan kepada pers. Sebab, ditempat tersebut ada komunitas pers seperti radio KBR68. "

Serangan ini juga secara tidak langsung ditujukan kepada pers, dimana pers sebagai pilar keempat demokrasi di negeri ini dianggap sebagai penghalang bagi sekelompok orang yang berupaya memaksakan kehendak mereka," katanya.

Mereka berkumpul di kantor Kontras, Jakarta sebagai sikap solidaritas mereka akan kasus yang terjadi di Utan Kayu. Beberapa elemen yang hadir seperti Kontras, Komnas Perempuan, Aliansi Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Imparsial, JIL, The Wahid Institute, Yayasan Paramadina maupun Masyarakat Transparansi Indonesia.(inc/red)

Pelaku Teror Bom Buku Berinisial TQJ

Jakarta, PB - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI), Al Chaidar menilai pelaku ledakan di Utan Kayu diprakarsai oleh jaringan terorisme lama.

"Ini kelompok lama, kelompok Jemaah Islamiyah yang namanya sekarang Tanzim Qaidatul Jihad (TQJ)," ujar Al Chaidar.

Menurut Chaidar, motif pelaku pemboman ini adalah menebar teror terhadap islam liberal atau yang dianggap musuh masyarakat termasuk salah satunya pihak kepolisian.

"Jadi mereka sudah ada daftarnya (nama-nama yang akan menjadi target pengeboman) sejak 2002. Pada 2002 terdaftar 107 yang kemudian menyusut menjadi 70 yang dinilai sebagai musuh," ujarnya.

Chaidar juga menuturkan bom buku itu sudah direncanakan lama. Sebab bom buku ini biasa digunakan Indonesia bagian Timur. "Perakit bom berasal dari Indonesia Timur, karena bom mikro ini biasa digunakan di sana," pungkasnya.

Seperti diberitakan, sebuah bom meledak di kantor radio KBR68H yang lokasinya berdekatan dengan Komunitas Utan Kayu dan Jaringan Islam Liberal (JIL), Selasa (15/3/2011) petang.

Bom tersebut berbentuk paket buku yang ditujukan kepada aktivis JIL Ulil Abshar Abdalla. Bom meledak setelah sempat dijinakkan Kasat Reskrim Polres Jaktim Kompol Dodi Rahmawan dengan cara menyiramkan air.

Selain mengirim bom ke Komunitas Utan Kayu, pelaku juga mengirim paket bom ke kantor BNN ditujukan kepada Kepala BNN Komjen Pol Gories Mere dan ke kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno.(inc/red)

Rumah Dinas Anggota DPR Selesai September

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat, Refrizal, mengatakan, pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI direncanakan selesai pada 8 September 2010. Refrizal menyampaikan itu usai meninjau proses pembangunan rumah jabatan di Kalibata, Jakarta Selatan, itu, Kamis 17 Juni 2010 kemarin.

“Pembangunan RJA DPR Kalibata direncanakan akan selesai pada 8 September 2010 mendatang,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu seperti dilansir laman DPR.

Refrizal menambahkan, pembangunan RJA ini diawasi konsultan independen yang telah ditunjuk oleh BURT DPR. BURT sendiri, menurut Refrizal, juga ikut mengawasi proses pembangunan RJA tersebut.

Mengenai sub kontraktor yang ikut serta dalam proses pembangunan RJA, Refrizal menjelaskan, pembangunan RJA disubkontrakkan kepada pihak ketiga dikarenakan ada bagian-bagian yang tidak dikerjakan oleh kontraktor utama seperti pengerjaan teralis, pintu, kusen-kusen, dan lain sebagainya. “Tetapi tetap standar karena diawasi oleh konsultan yang telah ditunjuk,” kata Refrizal.

Sementara itu, anggota BURT DPR, Agus Sulistyono, mengaku sangat kecewa atas pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Kekecewaan tersebut didasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak konsultan yang menyatakan proses pembangunan tersebut akan selesai tanggal 8 September 2010 ini. “Katanya pembangunan sudah 60 persen, tetapi faktanya masih sangat rendah,” ujar Agus.

Agus juga yakin bahwa pembangunan RJA ini tidak akan selesai pada waktu yang telah ditetapkan oleh pengembang. “Dengan kualitas yang ada, dengan anggaran yang ada, sungguh sangat mengecewakan,” katanya. Karena itu, BURT DPR RI menurut Agus akan mengevaluasi secara cepat kontraktor dan Sekretariat Jenderal DPR.

Yang pasti kata Agus, ketika penyerahan kunci nanti, harus sepengetahuan pihak BURT DPR mengingat RJA tersebut juga akan di isi oleh seluruh anggota DPR yang di dalamnya, termasuk Anggota BURT DPR RI. “Apabila ada ketidaksesuaian antara anggaran dengan kualitas yang ada, kami tidak akan menerima,” ujarnya.(vv/red)

Gayus: Badan Kehormatan DPR Mandul Kinerja BK belum maksimal karena ada kemelut internal.

JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Gayus Lumbuun, mengakui bahwa kinerja BK maksimal karena kemelut internal.

"Saya tak menolak kalau dikatakan bahwa BK mandul sekarang ini," kata Gayus Lumbuun dalam diskusi dengan wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 18 Juni 2010.

Gayus tidak membantah saat ini internal BK sedang menghadapi kemelut. Akibatnya, kata Gayus, BK tidak bisa bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan citra DPR.

Gayus menjelaskan, saat ini BK menerima banyak aduan dari masyarakat mengenai kinerja anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi. Setidaknya sudah ada 25 aduan dari masyarakat menyangkut 30 anggota dewan. Bahkan ada anggota yang diadukan untuk lebih dari satu kasus.

"Ada banyak anggota dari berbagai fraksi yang diadukan. Ini membuat orang menjadi gerah dan berpikir dapatkah BK bekerja maksimal. Ini menambah persoalan ke mana masalah ini akan dibawa kalau BK ada kemelut," kata Gayus.

Sebagai ketua BK, Gayus meminta pimpinan DPR menyikapi persoalan kemelut ini segera. Gayus mengusulkan supaya pimpinan lebih mudah menyikapi ini dengan membentuk anggota cadangan di BK.

Persoalan di internal BK, ujar dia, sempat muncul ketika dirinya sedang menjadi anggota pansus angket kasus Bank Century. Apabila persoalannya adalah anggota BK yang tak bisa hadir, sehingga itu menyebabkan kinerja menjadi stagnan maka Gayus meminta agar diadakan saja anggota cadangan di BK.

Dan hal itu menurut Gayus tidaklah menyimpang dari aturan undang-undang.

"Ini tidak menyimpang dari aturan, karena komisi-komisi sebagai alat kelengkapan yang permanen, dan pansus atau panja sebagai alat kelengakapan yang tidak permanen, itu juga ada cadangan," ujarnya lagi.(vv/red)

Gus Sholah Didukung Kiai Kultural

BOGOR - Sejumlah kiai kultural dari berbagai daerah di Indonesia mendukung pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur (Jatim), KH Salahuddin Wahid, yang kerap disapa Gus Sholah, untuk maju sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2010-2015.

"Cukup banyak kiai kultural NU telah menyampaikan dukungan secara terbuka kepada Gus Sholah dalam beberapa kali pertemuan ulama NU se-Jawa dan Madura beberapa waktu lalu," kata cendekiawan muda NU dari Bogor, Jawa Barat (Jabar) Ahmad Fahir, MSi di sela-sela muktamar ke-32 NU di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (25/3).

Ia mengatakan, Gus Sholah dinilai sebagai pilihan terbaik bagi NU saat ini, dan NU pun membutuhkan sosok pemimpin yang mempunyai visi dan karakter kuat serta ikhlas dalam berjuang sehingga perlu mendapat dukungan untuk memimpin NU di masa seperti sekarang.

Menurut dia, pengasuh Pesantren Darut Tafsir, Kabupaten Bogor, Jabar KH Nu'man Istichory menyampaikan, Gus Sholah sebagai sosok yang memiliki kepedulian terhadap nasib pesantren tradisional (salafiyah).

"Di bawah kepemimpinan Gus Sholah, NU akan bangkit kembali sebagai kekuatan utama masyarakat sipil dengan pesantren sebagai ujung tombaknya," katanya.

Dukungan pada Gus Sholah juga disampaikan oleh KH Sofiyullah, pengasuh Pesantren As-Samadiyah, Bangkalan, Jawa Timur. Ia mengatakan, mayoritas kiai kultural NU mendukung Gus Sholah untuk memimpin PBNU periode 2010-2015.

Kiai-kiai kultural NU dimaksud pada umumnya merupakan pemimpin pesantren besar di lingkungan NU, yakni tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Barat, Papua, dan Kalimantan Selatan.

Pengasuh Pesantren Lirboyo, Kediri, Jatim, KH Idris Marzuki mengemukakan, Gus Sholah merupakan sosok pemimpin NU yang paham seluk beluk pesantren, yang dalam NU notabene sebagai pemangku kepentingan utama. Sedangkan pengasuh Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jatim, KH Nawawi menyebut Gus Sholah sebagai sosok yang ikhlas dan lurus dalam berjuang.

Bahkan, dukungan KH Nawawi tersebut dimuat dalam sejumlah spanduk yang tersebar di arena muktamar, yang berbunyi 'Gus Sholah, pintar, benar, dan kober'.

Dukungan pada Gus Sholah juga disampaikan tokoh senior NU dari Jateng yang juga pengasuh Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang KH Maemun Zubair. Menurut ulama yang akrab disapa 'Mbah Maemun' tersebut, Gus Sholah memiliki kemampuan manajerial yang baik dan kapasitas intelektual yang memadai untuk memimpin NU.

Harapan pada Gus Sholah juga diutarakan oleh KH Daroni dari Bengkulu. Menurut dia, Gus Sholah sebagai sosok yang 'tawaddu' (rendah hati) serta memiliki visi dan karakter kuat dalam membangun NU ke depan.

Sedangkan KH Sanusi Baco, ulama kharismatis Sulsel menyebut Gus Sholah sebagai sosok teguh pendirian dan peduli pendidikan.(mi/red)

Pemerintah Siapkan Rp 114 Triliun

         JAKARTA - Wakil Presiden Boediono melakukan sosialisasi Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 di Istana Wapres, 19 Februari 2010. Sejumlah anggaran telah disiapkan untuk membiayai 11 program prioritas yang terdiri dari 155 rencana aksi.

         Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan anggaran sudah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 dan APBN-Perubahan 2010.

        Dana sebesar Rp 114 triliun dipersiapkan untuk membiayai 155 rencana aksi yang tersebar di bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, dan Politik-Hukum-Keamanan. Rp 91,7 triliun diantaranya sudah tersedia di APBN 2010. Sedangkan Rp 22,3 triliun masuk dalam APBN-P 2010.

       "Tambahan masuk dalam pos belanja," kata Hatta usai mendampingi Boediono dalam sosialisasi Inpres di Istana Wapres.

         Sedangkan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo menjelaskan dana yang dianggarkan dalam APBN-P 2010 akan digunakan untuk program prioritas yang ditargetkan selesai tahun ini.

        Sejumlah program itu antara lain penyelesaian pembangunan Bandara Kuala Namu di Medan, Sumatera Utara yang baru mencapai 74 persen. "Itu butuh Rp 600 miliar," kata Lukita.

        Program lain yang menggunakan APBN-P 2010 adalah penambahan dan perbaikan fasilitas lembaga permasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia dan pengadaan 1000 kapal motor bagi nelayan. Anggaran sebesar Rp 1 triliun disiapkan untuk perbaikan lapas.

        Sedangkan untuk pengadaan 1000 kapal motor nelayan, Pemerintah baru mengadakan 60 kapal motor dengan anggaran Rp 1,5 miliar. Sisanya akan diadakan secara bertahap pada tahun 2011 dan 2012.(vv/red

Ekspektasi Terhadap Pansus Century Menurun

       JAKARTA -  Kualitas Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century menurun drastis. Itu terlihat dari peribahan sikap fraksi-fraksi di Pansus yang tidak tegas menyatakan adanya korupsi kasus Bank Century.

       "Pansus menurun sekali. Ini berarti efektif lobi-lobi yang dilakukan pihak Demokrat," kata Pakar Komunikasi Politik UI Effendi Ghazali di Jakarta, Jumat (19/2). 

       Fraksi-fraksi di pansus tidak tegas menyatakan tindak pidana korupsi yang harus dipertanggung jawabkan Bank Indonesia terkait kebijakan merger dan akuisisi, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, Penyertaan Modal Sementara (PMS) atau bailout, dan aliran dana Century. 

       "Pansus mengalami down grading. Ekspektasi publik menurun. Kalau itu sudah diciptakan pansus, semangat dari publik menurun," ujarnya. (mi/red)

Hasil Pansus Century Diprediksi Antiklimaks

        JAKARTA -  Kerja Pansus Century DPR disinyalir berakhir anti klimaks. Pasalnya pansus dianggap mengabaikan bagaimana rekomendasi yang dibuat akan berdampak konkrit terhadap kasus bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

        "Pansus menjadikan forum DPR seolah drama politik tapi lupa bagaimana kerja mereka bisa bermanfaat. Harusnya dari awal, mereka sudah memastikan bahwa temuannya akan ditindaklanjuti, khususnya oleh penegak hukum," ucap Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko di Jakarta, Kamis (19/2). 

         Ia menduga, hasil kerja Pansus yang akan disimpulkan pada 2 Maret nanti hanya rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan apapun. "Tanpa pengawasan akan kelanjutannya, pansus ini bisa lebih buruk daripada saat kasus BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia)," kata dia.

          Tidak optimalnya kinerja Pansus Century, lanjutnya, bisa dilihat pada saat pansus meminta data nasabah Bank Mutiara (eks Bank Century) yang berujung pada penolakan bank. Penolakan itu didasari adanya kerahasiaan data nasabah yang diamanatkan dalam UU Perbankan. "Nah kalau penegak hukum yang telusuri kan bisa lebih jelas, lebih tajam," imbuhnya.

          Begitu pula soal dugaan bahwa dana talangan Bank Century mengalir tim kampanye pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam pemilu lalu. "Ketimbang berputar-putar di sana, lebih baik lakukan audit khusus dana kampanye mereka. Ujung-ujungnya ini hanya politik dagang sapi," jelasnya.

          Di sisi lain, pengamat politik Fadjroel Rachman mengatakan dengan mayoritas fraksi yang menyatakan dana bailout bermasalah, DPR bisa mengajukan hak menyatakan pendapat. "Hak menyatakan pendapat itu nantinya bisa berujung kepada pemakzulan," ucapnya. (mi/red)

"Serangan ATM Pasti Libatkan Orang Dalam"

       JAKARTA - Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala melihat ada dua modus dalam kasus pembobolan rekening melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pertama dengan menggunakan peranti lunak (software) seperti yang terjadi beberapa hari terakhir.

      Sementara pencurian tipe kedua menggunakan kekerasan fisik. Mesin ATM dibongkar paksa, dirusak, atau dibawa pergi. Adrianus mengatakan dua jenis perampokan ini sudah pernah terjadi di Indonesia.

      "Kalau yang software pasti ada unsur keterlibatan dari orang dalam. Jadi diserang melalui sistem," kata Adrianus kepada wartawan dalam diskusi bertajuk 'Indonesia Baru Bebas Narkoba 2015' di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Kamis, 21 Januari 2010.

      Sementara pelaku yang menggunakan cara fisik, menurut Adrianus, biasanya residivis atau penjahat kambuhan. Kasus perampokan melalui ATM ini merebak pertengahan bulan ini di Bali.

      Hingga Rabu kemarin, sudah ada laporan hampir 20 nasabah yang tersebar di Denpasar, Kuta, Gianyar. Empat korban di antaranya adalah warga asing yang tinggal di Bali yang melaporkan kehilangan dana di ATM.

      Adrianus menyarankan agar bank besar menyeleksi tempat sebelum memasang mesin ATM. Bank harus bisa menyediakan pengawasan ganda, tidak hanya oleh penjaga namun juga masyarakat. 

      "Mesin sebaiknya dipasang di tempat yang tidak jauh dari keramaian masyarakat," kata Adrianus. "Masyarakat selain turut mengamankan juga bisa membuat kondisi sekitar mesin nyaman."

      Kedua, harus ada perlindungan ekstra untuk mesin ATM itu sendiri. Bank diimbau mendirikan rintangan sekitar ATM. Misalnya, dengan menempatkan barikade di sekitar mesin sehingga mobil tidak bisa menabrak mesin atau membawa kabur.

     Terakhir, Adrianus berharap bank membuat saluran aduan dan bekerja sama dengan Kepolisian. "Jadi pengaduan bisa cepat ditanggapi," ujar dia.(vv/red)