JAKARTA - Selama ini, anggota DPR tidak pernah melakukan pertanggungjawaban kepada publik sebagai pemberi mandat. Untuk itu, agar publik dapat mengetahui kinerja wakilnya, maka harus dibudayakan adanya pertanggungjawaban anggota DPR kepada konstituen, bukan hanya kepada parpol.
Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di Jakarta, Kamis (6/8). "Pertanggungjawaban publik sangat penting agar konstituen mengetahui kinerja para anggota dewan sebagai referensi untuk pemilu selanjutnya," kata Salang.
Ia menilai, pertanggungjawaban publik ini merupakan inovasi politik. Laporan pertanggungjawaban akan membangun hubungan resiprokal antara konstituen dan wakil rakyat. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang komunikatif antarkeduanya sehingga tidak ada aspirasi rakyat yang terabaikan. Masyarakat juga bisa langsung berdialog jika aspirasinya tidak diakomodir.
"Pertanggungjawaban publik bisa menjadi jawaban untuk membangun hubungan resiprokal antara rakyat dengan wakilnya. Ini akan membentuk hubungan yang saling mencerdaskan," ujarnya. (mi/red)
12 tahun yang lalu
