JAKARTA - Permasalahan soal pulau kembali mencuat. Kasus kali ini tidak terkait dengan negara tetangga melainkan pelelangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Mentawai.
Meski tugas penjagaan kedaulatan ada di tangan TNI, khususnya TNI AL, mereka mengatakan persoalan penjualan pulau bukan tanggung jawab mereka. Apalagi, ketiga pulau yang dilelang bukanlah termasuk dua belas pulau terluar yang menjadi fokus penjagaan marinir.
"Kalau Kepulauan Karimun, itu masuk zona aman karena termasuk pulau dalam, bukan pulau luar. Jadi, kalau ada isu penjualan itu, tanyakan pada pemdanya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Iskandar Sitompul kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (26/8).
Jika terkait pulau terluar, ia tegaskan bahwa TNI AL tentu mengerahkan kapal patroli untuk menjaga kedaulatan kawasan Indonesia. Selain itu, TNI AL menempatkan marinir ke-12 pulau strategis.
"Kapal itu berkeliling terus. Terutama, untuk daerah yang rawan. Misalnya, kita menempatkan enam kapal di wilayah Ambalat atau menempatkan kapal di wilayah barat," sahutnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal KP3K Alex SW Retraubun menyatakan bahwa penjualan pulau dilarang di Indonesia. Namun, jika pulau tersebut disewakan, itu tetap diperbolehkan. "Kalau for hire oke, tapi for sale tidak ada," tandasnya,(red)
