BANDUNG - Bupati Ciamis Engkon Komara mengungkapkan pihaknya menaksir kerugian akibat gempa bumi 7,3 skala richter pada 2 September 2009 di wilayahnya mencapai Rp480 miliar, meningkat dibandingkan taksiran kerugian sebelumnya Rp318 miliar.
"Meningkatnya taksiran kerugian tadi karena data yang diperbarui," katanya di Ciamis saat menerima Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta di Ciamis, Jawa Barat, Selasa (8/9).
Ia menambahkan taksiran kerugian tersebut jauh di atas dana APBD 2009 yang dialokasikan untuk bencana yang hanya Rp1,5 miliar. Namun demikian, ia menepis anggapan meningkatnya jumlah taksiran kerugian tersebut karena kedatangan Meneg PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tengah meninjau lokasi korban gempa. "Kita lebih pada data yang diperbarui," katanya.
Ia mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data 8 September, dimana ia memperkirakan kerusakan tersebut secara kasar berdasarkan informasi masyarakat. Menurut data yang ia terima pada Selasa (8/9), jumlah rumah yang rusak mencapai 32.171 rumah, dengan perincian rusak berat sebanyak 12.678 rumah dan rusak ringan 19.493 rumah. Kerugian total rumah yang rusak tersebut diperkirakan mencapai Rp337,5 miliar.
Sementara itu fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak mencapai 1.079 bangunan yang terdiri dari 631 masjid, 329 sarana pendidikan, 110 kantor, tujuh jembatan dan dua pasar.
Kerugian fasilitas umum dan sosial di luar sarana pendidikan diperkirakan mencapai Rp59,15 miliar. Sedangkan untuk sarana pendidikan diperkirakan Rp69,660Â Â Â
Sedangkan korban jiwa di Ciamis hingga Selasa (8/9) ini sebanyak tujuh orang, sementara 39 orang mengalami luka berat dan 122 orang mengalami luka ringan.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan, jumlah taksiran itu bukan menjadi dasar untuk memberikan pembiayaan penanganan gempa.
Menurut dia, pemerintah akan melakukan penilaian untuk menghitung nilai kerusakan dan kerugian. Penilaian inilah yang akan menjadi dasar untuk menetapkan jumlah ganti rugi. Ia menambahkan, penilaian telah dimulai sejak hari ini, dan diharapkan selesai pada pertengahan Oktober.
Paskah mengatakan, jumlah yang disodorkan pemerintah daerah itu biasanya masih kasar dan jauh di atas penilaian pemerintah pusat. Hal ini merupakan hal yang biasa.
"Biasanya mereka mengajukan besar, tapi nanti kan penilaian yang menentukan, bukan taksiran kerugian," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat hanya akan menggunakan APBN untuk pembiayaan tanggap darurat dan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Untuk pemulihan jangka panjang diserahkan pada pemerintah daerah.
Sementara itu gempa bumi yang terjadi pada 2 September yang berpusat di 134 km barat daya Tasikmalaya dengan kekuatan 7,3 skala richter tersebut mengakibatkan kerusakan di berbagai daerah. Setidaknya beberapa daerah yang tersebar di 14 kabupaten di Jawa Barat mengalami kerusakan. (mi/red)
12 tahun yang lalu
