Provinsi Lampung sebagai daerah hulu jembatan sepanjang 29 kilometer (km) memiliki andil yang besar dengan terus mendorong pemerintah pusat agar pembangunan JSS itu sebagai agenda prioritas. Pembangunan jembatan di Selat Sunda itu, masuk dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II.
“Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan tim pembangunan jembatan itu, pada Januari 2010,” kata Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, pada pertemuan dengan sejumlah wartawan beberapa waktu lalu.
Sjachroedin menyebutkan, JSS yang menghubungkan pulau
Menurut dia, potensi ekonomi dan percepatan pembangunan di Lampung maupun
Kalau bisa diwujudkan katanya, jembatan yang menyatukan Jawa-Sumatra itu hampir dapat dipastikan menjadi pemacu kemajuan pembangunan masyarakat kedua pulau utama itu. Bila jembatan itu rampung dan beroperasi, tidak akan lagi terjadi problem klasik berupa penumpukan dan antrean kendaraan maupun penumpukan manusia pada arus mudik-balik di Pelabuhan Merak-Bakauheni.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sedang membidik investor dari kawasan Asia seperti
Ia menyebutkan, investor-investor dari kawasan Asia itu cukup dapat diandalkan, apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pertemuan dengan sejumlah gubernur beberapa waktu lalu meminta kepala daerah untuk menggaet investor terutama dari China, Jepang dan Korea untuk menanamkan modalnya di daerah masing-masing.
Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang rencananya dibangun pada pertengahan tahun 2010 katanya, membutuhkan investasi yang cukup besar. Karena itu menurut dia, pembangunan JSS itu memerlukan investor tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar negeri.
Sjachroedin dalam kesempatan itu mengatakan, upaya yang dilakukan untuk menarik investor yakni dengan promosi dengan memperkenalkan potensi dan produk unggulan daerah kepada calon investor melalui pameran dan temu usaha.
Selanjutnya, pembinaan terhadap investor yang telah operasional didorong agar dapat mengembangkan usahanya dan melakukan diversifikasi usah atau perluasan usaha. Kemudian, menurut dia, penguatan kelembagaan agar dapat menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sesuai dengan kewenangan yang ada.
Upaya lainya yang tidak kalah pentingnya yakni perbaikan dan peningkatan infrastruktur terutama jalan raya dan pembuatan informasi peta penyediaan dana. Sementara itu, secara akumulasi jumlah investasi Pemerintah Pusat dan provinsi untuk pembangunan di Lampung tahun 2009 mencapai Rp6,716 triliun.(mtn/red)