Lagi, Oknum Polisi Aniaya Mantan Istri

JAKARTA - Penganiayaan yang melibatkan oknum polisi kembali terjadi. Kali ini menimpa Rina, perempuan 29 tahun dan berstatus ibu beranak tiga. Kasus itu bermula saat Rina berusaha menagih janji suaminya yang telah pisah rumah.

Hari itu, Jumat 21 Oktober 2011, suami Rina yang anggota kepolisian berinisial Ipda BWM telah berjanji mengajak ketiga anaknya jalan-jalan. Janji itu diingkari.

"Melihat ketiga anak saya menangis, sekitar pukul 16.00 WIB, saya kemudian mengajak anak-anaknya ke kontrakkan adik perempuan suami saya di Jalan Bangka 1, Jakarta Selatan," kata Rina, Selasa 25 Oktober 2011.

Sesampainya di sana, lanjut Rina, dia adik iparnya menelepon BWM. "Namun, dia menolak dan menyuruh agar saya menelepon sendiri hingga akhirnya kita bertengkar," ungkap Rina.

Briptu JP, kata Rina, kekasih adik iparnya yang berada di lokasi kemudian menghampiri Rina dan mengusirnya sambil memukul. Rina pun akhirnya pergi.

Malamnya, sekitar pukul 21.50 WIB, Briptu JP dan enam orang temannya mendatangi kediaman Rina.

Briptu JP pun langsung berbuat tidak sepatutnya. Dia menghancurkan pagar rumah dan sepeda motor yang diparkir di halaman. Tak hanya itu, Briptu JP dan teman-temannya kemudian memukuli Rina hingga babak belur.

Dua pembantu rumah tangga yang mengetahui kejadian itu mencoba melerai. Tapi justru, ikut dipukuli dan bahkan dijedotkan ke tembok. Parahnya, kekerasan tersebut dilakukan di hadapan ke tiga anaknya yang masih dibawah umur hingga ketakutan.

"Atas kejadian itu, saya melaporkan ke Polda Metro Jaya dan dua orang pembantu yang turut menjadi korban atas penyaniayaan tersebut juga ikut lapor," kata dia.

Laporan Rina tercatat dengan nomor laporan TBL/3677/X/2011/PMJ/ Ditreskrimum.

Indrawati (19), salah seorang dari dua pembantu yang turut menjadi korban juga melaporkan atas kasus yang sama dengan nomor TBL/3682/X/2011/PMJ/Ditreskrimum.

Rina mengungkapkan, selain melakukan pelaporan ke SPK Polda Metro Jaya untuk tindak pidana yang kemudian ditindaklanjuti oleh Diretorat Reserse Kriminal Umum, dirinya juga telah melaporkan perbuatan pacar adik iparnya tersebut ke Propam Polda Metro Jaya. 

"Saya sudah lapor, saya berharap laporan saya segera ditindak lanjuti," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Baharudin Djafar, menegaskan pihaknya akan memeriksa laporan tersebut.

Menurutnya, jika memang terbukti Briptu JP melakukan penganiayaan seperti itu maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum tersebut.

"Kita tidak akan tutup-tutupi, kalau memang terbukti maka akan diberikan sanksi tegas," kata Baharudin.

Angin Puting Beliung Tewaskan 1 Orang di Bogor

illustrasi

JAKARTA - Ratusan rumah yang terletak di Perumahan Perumnas, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, rusak parah karena puting beliung. Hujan deras yang disertai petir juga menewaskan warga akibat tersambar petir.

Angin puting beliung itu merusak rumah warga dan kantor Kecamatan Bogor Utara. Warga yang rumahnya rusak berusaha membersihkan rumahnya tersebut.

Sekretaris Camat Bogor Utara, Asep Kartiwa, mengatakan, kejadian itu berawal hujan deras di serta angin puting beliung melanda Perumnas. Di saat hujan besar, tiba-tiba datang angin puting beliung itu menghantam genteng kantor Kecamatan hingga berterbangan dan jatuh ke bawah.

"Kami bersama staf lainnya yang sedang di dalam ruangan kaget, dan lari ketempat yang nyaman untuk berlindung,"paparnya.

Angin puting beliung ini bukan hanya mengakibatkan Kantor Kecamatan rusak. Namun, ratusan rumah yang ada di wilayah Bogor Utara rusak parah."Tapi kami belum mengetahui kerugiannya, saat ini anggota kami sedang mendata," jelasnya.

Sementara itu, Cahyadi, mengungkapkan, angin puting beliung ini menghantam rumahnya hingga rusak. Terutama, genteng atap pada berterbangan hingga jatuh ke bawah. Tak hanya itu, ruangan depan juga rusak parah,"Kami kaget, saat mendengar suara genteng berterbangan dan melihat angin berputar-putar," tambahnya.

Hujan deras yang disertai petir dan angin puting beliung juga menyebabkan salah seorang warga, Damun 37 warga Sukamekar Desa Ciomas Bogor tewas tersambar petir. Sementara dua korban lagi harus dilarikan ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Tak hanya itu, lima ekor kambing qurban tewas terpental di sambar petir.

Salah seorang warga, Ilham menuturkan korban yang tewas merupakan salah seorang pedagang kambing qurban. Saat korban sedang transaksi jual beli hewan qurban dengan pembeli, tiba-tiba hujan deras melanda Bogor. Akibatnya, korban dengan pembeli berteduh ditempat jual kambing tersebut.

Saat asyik berteduh, kata dia, tiba-tiba petir menyambar korban hingga tewas. Sedangkan, dua korban lainnya harus dilarikan ke Rumah Sakit Karya Bhakti, karena tersambar petir namun selamat. Sementara itu, lima ekor kambing qurban terpental tersambar petir hingga tewas.

Sejumlah seniman dan politisi menggelar aksi di GOR Bulungan

JAKARTA -  Sejumlah seniman dan politisi menggelar aksi unjuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Bertempat di GOR Bulungan, Blok M, Jakarta malam ini, mereka berkumpul untuk menyampaikan kegagalan pemerintahan SBY-Boediono. Puisi, orasi dan musik-musik bersyair keprihatinan akan mengisi aksi ini.

Ketua kegiatan Sys NS mengatakan, aksi bertajuk 'Dari Mana dan Mau Dibawa Kemana Republik Ini' digelar atas keprihatinan mereka terhadap pemerintah yang telah gagal mewujudkan perbaikan bangsa.

"Kondisi bangsa jauh dari kata perbaikan," kata Sys di GOR Bulungan sesaat lalu.

Rencananya, tokoh nasional dan ekonom Rizal Ramli akan hadir dalam aksi unjuk keprihatinan atas kondisi bangsa saat ini. Selain dia, Rahmawati Soekarno Putri, politis PDI Perjuangan Eva Sundari, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi dan Sudjewo Tedjo, Ray Sahetapi dan seniman lainnya juga turut hadir dalam acara yang terbuka bagi umum ini.

"Akan ada musik-musik yang bernada keprihatinan, misalnya lagu Bencana Lumpur Lapindo dan Negeri Pinokio," tutur Sys.

Banyak rakyat yang sakit tapi tidak punya uang untuk berobat dan banyak rakyat yang tidak bisa makan serta hanya elit saja yang mampu memperkaya diri, dibeberkan Sys, diantaranya keprihatinan-keprihatinan yang. Yang lainnya, sambung dia, banyak kasus korupsi yang melibatkan elit kekuasaan tak mampu diproses secara hukum. Hukum tumpul terhadap mereka.

"Sudah banyak korupsi yang terungkap tapi tidak diungkap. Banyak Korupsi yang sudah tersingkap tapi (pelakunya) tidak ditangkap," katanya.

Kongres KNPI : Fokus Pada Pemuda

JAKARTA -  Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah organisasi besar yang saat ini tengah di titik jenuh.

"Dia dulu sangat strategis pada zaman Orde Baru, tapi ketika era reformasi, dia mengalami penurunan nilai strategis. Dan selama kurun waktu reformasi sejak 1998-2011 selama 13 tahun tidak pernah ada perubahan yang signifikan, fundamental dan paradigmatik," kata kandidat Ketua Umum DPP KNPI, Arip Musthopa, kepada wartawan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Selasa (25/10).

Sebagai mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam periode 2008-2010, dia merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan KNPI ke nilai strategisnya sebagai organisasi di mana persatuan bangsa menjadi spirit utama.

"Itu motivasi pertama. Kemudian yang kedua, kita perhatikan bahwa sekarang ini muncul generasi baru dan kemudian situasi yang sangat berbeda dari zaman sebelumnya, yang ini harus direspon secara sangat khusus dan berbeda," katanya.

Dia tegaskan, KNPI harus fokus pada kepentingan dan kebutuhan dari pemuda yang menjadi stake holder utamanya, di samping bangsa secara umum.

"Fokus pada pemuda saja, itu secara otomatis KNPI berkontribusi terhadap kemajuan dan keberhasilan bangsa," tandasnya

Mar'ie Pangestu "Pindah" Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

 Jakarta -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Mari E Pangestu-- yang sebelumnya menjadi Menteri Perdagangan ke tugas barunya. Mari diminta mengantikan Jero Wacik sebagai Menteri Pariwisata plus tambahan tugas baru, mengembangkan ekonomi kreatif,

Kepastian posisi baru puteri tokoh hukum nasional, Pang Lay Kim, itu diutarakan Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2011. 

Jero Wacik sendiri, tak lagi ditugaskan di Kementerian Budaya dan Pariwisata. Ia ditugaskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan koleganya satu partai di Demokrat, Darwin Zahedy Saleh. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sendiri kini telah berubah namanya menjadi Pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Fungsi kebudayaan, menurut Presiden SBY, "cukup luas" spektrum tanggung jawabnya. Karenanya, fungsi kebudayaan dari dalam kementerian itu "dikembalikan" kepada Kementerian Pendidikan Nasional, yang dulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

SBY beralasan, Mari Pangestu sangat cakap untuk mengantarkan Indonesia lebih maju dalam khasanah perekonomian berbasis ekonomi kreatif. "Saat ini, nilai ekonomi yang bisa didulang dari ekonomi kreatif ini juga cukup fantastis" kata SBY. "Nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setahun dari ekspor dan perdagangan barang-barang kerajinan nasional"

Menurut SBY, pengembangan ekonomi kreatif dengan dunia pariwisata sangatlah dekat. "Saling mendukung" ujarnya." Jadi bisa dibayangkan jika kita habiskan liburan di Bali tanpa membeli oleh-oleh? Itu bisa menjadi ilustrasi sangat sederhana tentang hal ini."

Dalam perombakan kabinet kali ini, Yudhoyono memastikan jumlah anggota kabinetnya tidak akan bertambah, tetap 34 orang. Adapun wakil menteri, menurut UU Nomor 39/2008 Tentang Kementerian Negara, dijadikan acuan konstitusional pembentukan kementerian dan pejabat negara setingkat menteri.

Menteri yang Digeser dan Dicopot

JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bidang Politik, Bima Arya Sugiharto memastikan, partainya akan persiapkan nama lain, bila nantinya Presiden SBY meminta kader PAN untuk masuk dalam kabinet.

Sementara salah satu petinggi PAN lainnya, memastikan tak ada satupun menteri PAN yang akan dicopot, atau dirotasi pasca pengumuman reshuffle kabinet sebelum 20 Oktober nanti.

"Setahu saya, sampai sekarang PAN belum menyodorkan nama. Tapi, kalau diminta tentu siap. Kita dalam posisi menunggu dan tidak mau mengincar-incar posisi. Jabatan itu apalagi posisi menteri, adalah amanat yang berat. Yang jelas, kita percayakan pada ketua umum yang tentunya terus berkomunikasi dengan Presiden SBY," kata Bima Arya, Kamis (13/10).

Dari informasi yang diterima, perombakan kabinet kali ini, kemungkinan yang terbesar dari reshuffle sebelumnya. Sempat beredar kabar Menkeu Agus Martowardojo akan diganti, namun setelah ada dinamika perdebatan yang berlangsung, Agus kemungkinan besar tak jadi dicopot dari jabatannya. Meski, kepastian siapa dan menteri apa yang bakal rotasi atau diganti masih berjalan dinamis.
Spekulasi menteri yang diganti dan kemungkinan dirotasi.

Yang diganti:
Menko Kesra Agung Laksono (Partai Golkar).
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad (Partai Golkar).
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh (Partai Demokrat)
Menteri Perhubungan Freddy Numberi (Partai Demokrat)
Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa (PPP).
Menteri Keuangan Agus Martowardojo (profesional)
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (Partai Amanat Nasional) Menteri BUMN Mustafa Abubakar (profesional).

Menteri yang disebut-sebut akan bergeser dari posnya antara lain

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh

Menteri Agama Suryadharma Ali

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan

Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawaty.

MAFIA ANGGARAN : Permintaan Marzuki Alie pada KPK Aneh!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menggubris permintaan Ketua DPR Marzuki Alie untuk menunda pemeriksaan terhadap empat pimpinan dan anggota Banggar sehingga pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat Negara (RAPBN) selesai.

"Permintaan itu sangat aneh dan terkesan hanya untuk melindungi sesama kolega," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Satti Pane, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 2/10).

Karena itu, Kata Neta, yang juga salah seorang deklarator Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin, KPK tidak perlu

Bila empat pimpian atau anggota Banggar menolak panggilan, kata Neta, maka KPK harus memanggil paksa merela. Dan bila perlu, kata salah seorang deklarator Komite Pengawas KPK untuk Kasus Nazaruddin ini, KPK meminta bantuan Polri untuk menjemput paksa.

Bila alasan pemeriksaan KPK bisa mngganggu rapat-rapat Banggar dalam pembahasan RAPBN, Neta meminta kepada fraksi-fraksi DPR untuk mengganti semua orang yang diperiksa dengan anggota baru.

"DPR itu ada 550 anggota dan Banggar harusnya tidak trgantung dengan segelintir orang," kata Neta.

Sebaliknya, masih kata Neta, bila DPR memanggil untuk rapat koordinasi dan konsultasi maka KPK juga harus hadir. Selain untuk saling menghormati DPR dan UU, kehadiran KPK juga untk menunjukkan jiwa besar.

Mega Resmikan Rumah Sakit Tanpa Kelas di Anyer

JAKARTA - Setelah berdiri di Sukabumi, Rumah Sakit Tanpa Kelas kembali hadir di tengah masyarakat Anyer, Banten.

Rumah sakit ini diperuntukan bagi semua masyarakat yang merindukan pelayanan baik dalam dunia kesehatan, tanpa membedakan strata sosial. Di rumahi sakit ini, tidak dikenal kelas sebagaimana ada di rumah sakit lain seperti kelas kelas tiga, kelas dua, kelas satu, VIP, dan VVIP.

Hari ini (Minggu, 2/10), Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputeri, akan meresmikan rumah sakit ini.

Rumah Sakit Tanpa Kelas ini memang merupakan program PDI Perjuangan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Diantaranya gotong royong, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut rencana, peresmian rumah sakit ini juga akan dihadiri oleh sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan, pengurus DPD PDI Perjuangan Banten, serta sejumlah tokoh masyarakat.

FIFA Tetap Larang George-Arifin

JAKARTA - Federasi sepak bola dunia (FIFA) tetap melarang pencalonan George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai kandidat Ketua Umum PSSI 2011/2015. Keduanya bersama Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie tetap tidak diperkenankan mengikuti kongres yang akan berlangsung di Solo pada 9 Juli mendatang.

Kendati wakil Presiden FIFA, Prince Ali Al Hussaini, sempat mengungkapkan kemungkinan mencabut sanksi tersebut, FIFA memandang keputusannya menjatuhkan sanksi telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. “Keputusan Komite Eksekutif FIFA tanggal 30 Maret dan Komite Darurat tanggal 4 April 2011 itu tetap valid. Tidak ada keputusan untuk mengubah sanksi empat calon Ketua PSSI itu,” ungkap FIFA Media Departement lewat pesan elektronik, Jum’at (17/6).
FIFA memandang, apa yang dilakukan Prince Ali dalam kunjungannya ke Jakarta, bukan mewakili pandangan organisasi. Prince Ali, kata FIFA, hanya menyampaikan pandangan pribadinya terkait polemik persepakbolaan Indonesia.

Sebagai penegaskan atas putusannya yang tetap menjatuhkan sanksi pada George dan Arifin, FIFA telah melayangkan surat kepada PSSI.”FIFA telah menuliskan surat pada PSSI yang intinya menegaskan tetap berlakunya sanksi pada keempat kandidat,” tulisnya.

Pada akhir suratnya, FIFA Media Departemen kembali menegaskan status George, Arifin, Nurdin, dan Nirwan. “Keempatnya tetap tidak sah sebagai calon Ketua Umum PSSI.”(red)

Kemenkumham Tunggu Permintaan KPK Pulangkan Nazaruddin

PADANG - Kementerian Hukum dan HAM masih menunggu keputusan dan permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memulangkan mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang saat ini berada di Singapura.

"Kita menunggu permintaan dari KPK untuk menjalankan sejumlah kebijakan yang akan memungkinkan pemulangan paksa M Nazaruddin dari Singapura," kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, di Padang, Minggu.

Selama belum ada permintaan dari KPK, maka Kemenkumham tidak akan melakukan pemulangan secara paksa mantan bendaraha umum Partai Demokrat itu.
"Kita tidak akan bisa menjemput secara paksa yang bersangkutan dari Singapura, tanpa ada permintaan dari KPK,"katanya.

Kemenkumham hingga saat ini belum tahu status hukum dari Bendahara Umum Partai Demokrat dan itupun belum ada laporan.
"Walaupun KPK yang menangani perkara Nazurddin, kita hingga saat sekarang tdak tahu status hukum dari Bendaraha Umum Partai Demokrat,"katanya.

Dia mengatakan, Kemenkumham tidak ada melakukan pencabutan paspor yang dimiliki Nazaruddin untuk berpergian keluar negeri. "Hingga saat ini tidak ada dilakukan pencabutan paspor pada Bendahara Umum Partai Demokrat,"katanya.

Sementara ini yang dilakukan ialah pencekalan, dan terbukti tidak efektif karena Nazaruddin sudah keburu ke Singapura. "Nazaruddin hanya dicekal statusnya oleh Kemenkumham untuk melancarkan pengusutan kasus lain,"kata Patrialis Akbar.

Dia menambahkan, paspor seseorang hanya bisa dicabut oleh pihak imigrasi dengan alasan yang kuat. Salah satunya adalah alasan penegakan hukum. "Karena kami tidak punya kewenangan untuk mencabut dan membatalkan paspor seseorang kecuali dengan satu alasan. Salah satunya alasan permintaan dari para penegak hukum," katanya.(red)

Judul Buku untuk DPR: Jejak Hitam Ahmadiyah

JAKARTA, PB - Paket mencurigakan dikirim ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI. Kiriman itu ditaruh di lantai empat, di dekat ruangan Wakil Ketua DPR RI dari PAN, Taufik Kurniawan.

Menurut Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Hamidin, itu cuma paket biasa yang dikirim melalui jasa pengiriman. Namun, paket itu memang pantas dicurigai. "Belum bisa dipastikan bom. Jadi pencegahan saja karena Wakil Ketua DPR tak pernah menerima paket apapun secara langsung. Biasanya, sesuai prosedur tetap ditaruh dulu di pos keamanan," kata Hamidin di gedung Dewan, Jumat, 18 Maret 2011.

Karena tak lazim dan menimbang ada banyak paket bom-buku beredar, pihak DPR langsung melaporkan paket itu ke polisi. Saat ini, kata Hamidin, paket sudah dibawa tim Gegana untuk diteliti.

Hamidin menjelaskan, paket di Gedung DPR ini juga sebuah buku yang dikemas rapi. Beratnya lima kilogram. "Pengirimnya Iwan Kustiawan. Di dalamnya berisi buku berjudul 'Jejak Hitam Ahmadiyah'."

Saat ini polisi masih berjaga-jaga. Lokasi penemuan buku di lantai empat disterilkan. "Kami tak mau ambi risiko. Untuk meyakinkan saja tidak ada barang-barang yang lain," kata Hamidin.

Empat paket bom-buku sebelumnya dikirimkan untuk pendiri Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla di Utan Kayu, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol. Gorries Mere, Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S. Soerjosoemarno, dan musisi Ahmad Dhani. Paket bom serupa juga ditemukan di Kompleks Perumahan Kota Wisata, Cibubur, Jawa Barat.

FPI: Teror Bom Ancaman Serius Demokrasi

Jakarta, PB - Kasus bom yang terjadi di Komunitas Utan Kayu Merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi dan pejuang HAM dan keberagamaan di Indonesia.

Tindakan teror bom ini menjadi ancaman sangat serius bagi penegakan hukum dan proses demokrasi di Indonesia. Apalagi, Pemerintah terkesan lemah sehingga kasus-kasus ini terjadi.

"Tindakan teror bom seperti ini menjadi ancaman serius bagi penegakan hukum dan proses demokratisasi di Indonesia yang disebabkan lemahnya respon Pemerintah terhadap aksi-aksi kekerasan atas nama agama," bunyi deklarasi dari FPI (Forum Pluralisme Indonesia) yang dibacakan Khoirul Anam dari HRWG di kantor Kontras, Jakarta pada Rabu (16/3/2011) siang.

Lebih lanjut, mereka menganggap ada tindakan pembiaran oleh Pemerintah. Sehingga banyak aturan-aturan yang justru menyudutkan kelompok minoritas ini. "Pemerintah membiarkan para pelaku pelanggar hukum semakin mendapat angin karena Pemerintah malah menerbitkan aturan-aturan yang menyudutkan kelompok minoritas dan kebijakannya jauh dari melindungi para korban," jelasnya.

Akibatnya, ancaman intimidasi terhadap kelompok pembela HAM terutama yang konsen pada masalah kebebasan berpikir dan beragama, tidak bisa dielakkan. Bahkan, sebelumnya kasus ini sudah menimpa Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI).

"Sebelumnya telah ada ancaman pembunuhan, penyegelan kantor, kriminalisasi, stigmatisasi dan khususnya kepada Perempuan pembela HAM intimidasi dalam bentuk serangan seksual, baik verbal atau fisik. Pada 2 hari yang lalu, senin 14 maret 2011, data-data dicuri dari kantor ANBTI," katanya.

Untuk itu, mereka meminta Kapolri untuk mengusut tuntas motif ini. Bukan hanya terkait masalah bom di Utan Kayu, tapi semua yang menimpa aktivis HAM.
Mereka juga menilai, serangan ini ditujukan kepada pers. Sebab, ditempat tersebut ada komunitas pers seperti radio KBR68. "

Serangan ini juga secara tidak langsung ditujukan kepada pers, dimana pers sebagai pilar keempat demokrasi di negeri ini dianggap sebagai penghalang bagi sekelompok orang yang berupaya memaksakan kehendak mereka," katanya.

Mereka berkumpul di kantor Kontras, Jakarta sebagai sikap solidaritas mereka akan kasus yang terjadi di Utan Kayu. Beberapa elemen yang hadir seperti Kontras, Komnas Perempuan, Aliansi Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Imparsial, JIL, The Wahid Institute, Yayasan Paramadina maupun Masyarakat Transparansi Indonesia.(inc/red)

Pelaku Teror Bom Buku Berinisial TQJ

Jakarta, PB - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI), Al Chaidar menilai pelaku ledakan di Utan Kayu diprakarsai oleh jaringan terorisme lama.

"Ini kelompok lama, kelompok Jemaah Islamiyah yang namanya sekarang Tanzim Qaidatul Jihad (TQJ)," ujar Al Chaidar.

Menurut Chaidar, motif pelaku pemboman ini adalah menebar teror terhadap islam liberal atau yang dianggap musuh masyarakat termasuk salah satunya pihak kepolisian.

"Jadi mereka sudah ada daftarnya (nama-nama yang akan menjadi target pengeboman) sejak 2002. Pada 2002 terdaftar 107 yang kemudian menyusut menjadi 70 yang dinilai sebagai musuh," ujarnya.

Chaidar juga menuturkan bom buku itu sudah direncanakan lama. Sebab bom buku ini biasa digunakan Indonesia bagian Timur. "Perakit bom berasal dari Indonesia Timur, karena bom mikro ini biasa digunakan di sana," pungkasnya.

Seperti diberitakan, sebuah bom meledak di kantor radio KBR68H yang lokasinya berdekatan dengan Komunitas Utan Kayu dan Jaringan Islam Liberal (JIL), Selasa (15/3/2011) petang.

Bom tersebut berbentuk paket buku yang ditujukan kepada aktivis JIL Ulil Abshar Abdalla. Bom meledak setelah sempat dijinakkan Kasat Reskrim Polres Jaktim Kompol Dodi Rahmawan dengan cara menyiramkan air.

Selain mengirim bom ke Komunitas Utan Kayu, pelaku juga mengirim paket bom ke kantor BNN ditujukan kepada Kepala BNN Komjen Pol Gories Mere dan ke kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno.(inc/red)

105.000 Orang Di Banten Sandang Buta Aksara

BANTEN - Penyandang buta aksara di propinsi banten saat ini mencapai 105.000 orang yang tersebar di kabupaten dan kota. Eko Endang Koswara Kepala Dinas Pendidikan Banten mengatakan, tahun 2010 Pemerintah Propinsi Banten menargetkan pengentasan buta aksara sebanyak 54.000 orang dengan anggaran sebesar 19,44 Milyar dengan rincian 14,4 Milyar dari APBN dan 5,04 Milyar dari APBD Banten. "Untuk mengurangi buta aksara di Banten, Kami menganggarkan dana sekitar Rp. 19,44 milyar dari APBN dan sharing dari APBD Banten" Ujar Eko.

Menurutnya, masing-masing penyandang buta aksara membutuhkan dana sekitar Rp.360.000 jumlah tertinggi terdapat di kabupaten Tangerang di karenakan jumlah penduduk kabupaten Tangerang tertinggi di Banten. "Setiap orang yang menyandang buta aksara membutuhkan sekitar Rp.360.000 agar mendapatkan pendidikan yang maksimal, sehingga untuk ke depan buta aksara di Banten bisa berkurang" katanya. (Lel)

Rumah Dinas Anggota DPR Selesai September

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat, Refrizal, mengatakan, pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI direncanakan selesai pada 8 September 2010. Refrizal menyampaikan itu usai meninjau proses pembangunan rumah jabatan di Kalibata, Jakarta Selatan, itu, Kamis 17 Juni 2010 kemarin.

“Pembangunan RJA DPR Kalibata direncanakan akan selesai pada 8 September 2010 mendatang,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu seperti dilansir laman DPR.

Refrizal menambahkan, pembangunan RJA ini diawasi konsultan independen yang telah ditunjuk oleh BURT DPR. BURT sendiri, menurut Refrizal, juga ikut mengawasi proses pembangunan RJA tersebut.

Mengenai sub kontraktor yang ikut serta dalam proses pembangunan RJA, Refrizal menjelaskan, pembangunan RJA disubkontrakkan kepada pihak ketiga dikarenakan ada bagian-bagian yang tidak dikerjakan oleh kontraktor utama seperti pengerjaan teralis, pintu, kusen-kusen, dan lain sebagainya. “Tetapi tetap standar karena diawasi oleh konsultan yang telah ditunjuk,” kata Refrizal.

Sementara itu, anggota BURT DPR, Agus Sulistyono, mengaku sangat kecewa atas pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Kekecewaan tersebut didasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak konsultan yang menyatakan proses pembangunan tersebut akan selesai tanggal 8 September 2010 ini. “Katanya pembangunan sudah 60 persen, tetapi faktanya masih sangat rendah,” ujar Agus.

Agus juga yakin bahwa pembangunan RJA ini tidak akan selesai pada waktu yang telah ditetapkan oleh pengembang. “Dengan kualitas yang ada, dengan anggaran yang ada, sungguh sangat mengecewakan,” katanya. Karena itu, BURT DPR RI menurut Agus akan mengevaluasi secara cepat kontraktor dan Sekretariat Jenderal DPR.

Yang pasti kata Agus, ketika penyerahan kunci nanti, harus sepengetahuan pihak BURT DPR mengingat RJA tersebut juga akan di isi oleh seluruh anggota DPR yang di dalamnya, termasuk Anggota BURT DPR RI. “Apabila ada ketidaksesuaian antara anggaran dengan kualitas yang ada, kami tidak akan menerima,” ujarnya.(vv/red)